No	Negara Demokrasi	Negara Otoriter
1	Penyelenggaraan pergantian pimpinan negara (Presiden/Perdana Menteri) secara teratur (di Indonesia setiap 5 tahun sekali).	Tidak ada pergantian pimpinan negara karena sang penguasa (diktator) tidak mau melepas jabatannya.
2	Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.	Menentang adanya keaneka-ragaman/perbedaan, dan jika ada yang berbeda sikap dengan penguasa, orang tersebut akan ditumpas.
3	Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.	Partai politik lebih mengedepankan fungsi sebagai sarana pendoktrinan pemerintah kepada masyarakat.
4	Negara menjamin terhadap perlindungan HAM dan adanya jaminan hak minoritas.	Tidak adanya perlindungan HAM, sehingga terjadi banyak pelanggaran HAM tapi kasusnya ditutup-tutupi.
5	Pers (jurnalis) mendapat kebebasan untuk memberitakan pengelolaan Negara oleh pemerintah.	Manajemen pemerintahan tertutup, sehingga tidak diketahui oleh publik.

No.	Indikator Demokrasi	Periode 1945-1949	Periode 1949-1959	Periode 1959-1965	Periode 1965-1998	Periode 1998-sekarang
1	Akuntablitas	Pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politis umumnya sangat tinggi.	Pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politis umumnya sangat tinggi karena berfungsinya parlementer dan media massa sebagai alat kontrol sosial.	Presiden menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia, langkahnya adalah Presiden Seokarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.	Banyak yang tidak dipertanggungjawabkan. Banyak sekali pelanggaran dalam pemerintahan seperti korupsi, nepotisme, dll. Serta banyak juga pembangunan yang dilakukan karena demokrasi ini hampir mirip dengan parlementer. Pemerintahannya sempat disoroti dunia internasional.	Demokrasi era reformasi adalah Demokrasi Pancasila yang merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya.
2	Rotasi Kekuasaan	Presiden yang secara kontitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Kemungkinan rotasi kekuasaan periode ini tidak terjadi di kepresidenan.	Parlemen yang memegang kekuasaan sehingga terdapat ketidakpercayaan di kabinet yang menyebabkan kabinet harus meletakkan kekuasaannya, walau pemerintah hanya berjalan beberapa bulan saja.	Tidak terjadi rotasi kekuasaan karena Presiden yang paling berkuasa di kontitusi pemerintahan.	Eksekutif boleh dikatan hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran rendah dan pada Wakil Presiden.	Dilaksanakan dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa.
3	Pola rekruitmen politik	Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh kepada para pembentuk negara.	Rekruitmen politik tidak dicampurtangani pemerintah sehingga membuat setiap partai bebas memilih ketua dan segenap pengurusnya.	Pola rekruitmen di beberapa lembaga ditentukan Presiden.	Bersifat tertutup. Kecuali para anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu dan lembaga lainnya dikontrol oleh lembaga kepresidenan.	Dilakukan secara terbuka dan menduduki jabatan dengan memenuhi syarat tanpa diskriminasi.
4	Pelaksanaan Pemilu	Pemilu tidak dilaksanakan.	Pemilu dilaksanakan 1 kali yaitu pada 1955, namun Pemilu itu dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Setiap Parpol berkompetisi dan pemilih bebas memilih tanpa tekanan.	Pemilu tidak pernah dijalankan pada periode ini.	Pemilu dilakuakn sebanyak 7 kali dengan frekuensi 5 tahun sekali. Namun Pemilu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.	Pemilu lebih demokratis dan rakyat bisa memilih pemimpin/wakil rakyat dengan dipilih secara langsung oleh rakyat.
5	Pemenuhan hak-hak dasar warga negara	Masyarakat pada umumnya dapat merasakan hal-hal dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal.	Hak-hak dasar Warga Negara tidak dikurangi, mesikpun tidak semua warga negara tidak memanfaatkannya secara maksimal.	Hak dasar manusia sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan politiknya dan menjadi tahanan politik kala itu.	Banyak pelanggaran HAM. Pada masa Orde Baru juga terjadi diskriminatif terhadap etnis tertentu.	Hak dasar rakyat sudah terjamin, baik kebebasan berpendapat maupun bermusyawarah, pers, dsb.

Karakteristik Negara Demokratis	Penerapan Dalam Lingkungan
	Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Negara
Persamaan Kedudukan di Depan Hukum	Di bidang keluarga, antara anak dan orang tua memiliki kedudukan yang sama dalam hukum membayar pajak. Apabila sang anak sudah bekerja maka tidak ada alasan bahwa orang tua harus membayar pajak lebih tinggi dari sang anak.	Di sekolah hukum menetapkan bahwa siswa harus menjaga suasana kondusif dalam belajar mengajar, sehingga guru dan siswa dipandang sama, apabila ada salah satu yang melanggar tetap akan berhadapan dengan hukum.	Di bidang masyarakat tiap orang meski dia menjabat sebagai pemimipin masyarakat (lurah, camat, bupati, gubernur) bila terindikasi melanggar hukum akan tetap diproses .	Tidak ada lembaga negara yang kebal hukum, meskipun dia bekerja untuk DPR/lembaga hukum seperti MK apabila terlibat kriminal maka tetap akan diproses.
Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan	Saat memutuskan mengenai akan pergi kemana akhir pekan ini untuk liburan maka sebagai anak kita bisa ikut mengusulkan ke tempat yang tidak terlalu mahal namun tetap mendidik, contohnya ke taman pintar.	Dikelompok sekolah kita bisa ikut berpartisipasi dalam menentukan agenda kegiatan osis dalam satu tahun ke depan.	Di kelompok masyarakat kita bisa ikut mengambil keputusan mengenai agenda kegiatan peringatan 17 agustus.	Di tatanan negara kita bisa ikut mengambil keputusan mengenai siapa calon rakyat yang  akan terpilih melalui proses pemilu.
Distribusi Pendapatan secara Adil	Menentukan tempat rekreasi.	Pemilihan ketua kelas.	Pemilihan ketua RT.	Pemilihan presiden dan wakilnya.
Kebebasan yang Bertanggung Jawab	Berani mengungkapkan ide-ide/gagasan untuk kebenaran dan keadilan di keluarga.	Berani mengungkapkan ide-ide untuk suatu acara di sekolah.	Berani mengungkapkan ide-ide/gagasan untuk kebenaran dan keadilan di area Masyarakat	Berani  mengutarakan ide/gagasan untuk kebenaran dan keadilan pada sidang negara.

No.	Pelakonan	Baik	Buruk	Alasan
1	Memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan keluarga secara mufakat.	Baik	-	Karena sesuai dengan prinsip demokrasi ‘Pengambilan keputusan berdasar musyawarah’.
2	Melaksanakan tugas harian di keluarga, misalnya dalam hal membersihkan rumah.	Baik	-	Karena membersihkan rumah merupakan salah kewajiban kita di rumah. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi ‘Keseimbangan antara hak dan kewajiban’.
3	Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain.	-	Buruk	Karena dalam kehidupan demokrasi, kita harus selalu menghargai pendapat orang lain.
4	Memilih-milih teman dalam bergaul di sekolah.	-	Buruk	Karena memilih-milih teman dalam bergaul adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap kemanusiaan. Kita harus mau berteman dengan siapa saja dan tidak berdasar atas ras, agama, warna kulit, suku, dan bangsa.
5	Menghargai pendapat teman sekalipun sangat bertentangan dengan pendapat kita.	Baik	-	Karena kita harus menghormati pendapat setiap orang meskipun pendapat orang tersebut sangat bertentangan dengan pendapat kita.
6	Menghindari permusuhan dengan siapapun.	Baik	-	Karena dalam kehidupan sosial, kita pasti akan membutuhkan orang lain. Jadi, kita tidak boleh bermusuhan dengan siapa pun.
7	Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan masyarakat.	Baik	-	Karena merupakan perwujudan yang baik dari Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 yang isinya: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
8	Menerima perbedaan pendapat.	Baik	-	Karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, kita harus menerima perbedaan tersebut dan saling bertoleransi.
9	Memotong pembicaraan orang lain.	-	Buruk	Karena memotong pembicaraan orang lain sama saja dengan menghalangi hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat.
10	Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya.	Baik	-	Karena selain menerima perbedaan dan menghormati pendapat orang lain, kita juga harus membereikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya atau dengan kata lain melaksanakan haknya.